Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial


  Rabu, 10 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpktrans

Jakarta (20/9/2018)

 

Kegiatan “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 19-21 September 2018 di Hotel Media, Jakarta. Dalam kesempatan ini, masyarakat petani dan masyarakat adat berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar dan kementerian terkait tentang persoalan agraria atau kehutanan yang dihadapi di daerahnya.

Rembuk Nasional ini merupakan kolaborasi antara KSP, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Juga turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan Ormas, CSO pendukung reforma agraria dan perhutanan sosial, serta Pemda dan K/L terkait.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki peran penting dalam membantu memberikan pendampingan kepada setiap daerah yang masyarakatnya telah mendapatkan sertifikat tanah agar bisa mendatangkan pendapatan yang lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dalam sambutannya pada acara Rembuk Nasional Reforma Agraria di Hotel Media, Jakarta.

Kegiatan rembuk terbagi ke dalam tiga sesi diskusi paralel yang membahas tindak lanjut Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan Masyarakat Hutan Adat (MHA), dan sesi pemberdayaan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pleno pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan implementasi reforma agraria di Aula Puri Ratna. Dalam kesempatan ini juga berlangsung coaching clinic untuk masyarakat mengusukan TORA, PS dan KHDTK.

Dengan diadakannya “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” ini diharapkan dapat menyatukan pendapat dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia, serta menghimbau masyarakat supaya lebih peka dengan keadaan agraria di Indonesia. Sehingga pemerintah juga bisa meningkatkan aset dari agraria

 

 

RT