Kuliah Umum Dirjen PKTrans di Universitas Islam Makassar


  Jumat, 23 Agustus 2019 Berita Ditjenpktrans

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, M. Nurdin menyampaikan bahwa desa sekarang berbeda dengan desa yang dahulu, perbedaan yang pertama di desa sekarang Kepala Desanya dipilih langsung oleh masyarakatnya, lalu ada Undang-undang Desa yang mengatur tiga hal, antara lain tentang pemerintahan desa, pemberdayaan desa, dan pembangunan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perbedaan selanjutnya adalah Desa sekarang mempunyai anggaran desa atau yang biasa disebut dengan Dana Desa.

“Yang terpenting adalah bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dapat mengelola sumber daya yang ada di desa serta mengelola dana desa diberikan Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di Desa,” ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Makassar, Jumat (23/8).

Dalam kuliah umum ini, beliau memberikan pemaparan yang berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi di Era 4.0. M. Nurdin menjelaskan bahwa Pengembangan sebuah kawasan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena pengembangan sebuah kawasan menyangkut berbagai dimesi yang tidak hanya menyangkut dimensi geografi saja, melainkan dimensi lain seperti Demografi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Dimensi Geopolitik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengembangan fokus kegiatannya menjadi tiga, yaitu Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pengembangan Kawasan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

“Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi itu sesuai dengan nawacita ke 3 Presiden Jokowi- JK, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan,” terangnya.

Dengan adanya kegiatan KKN mahasiswa Universitas Islam Makassar di kawasan perdesaan dan Kawasan Transmigrasi, M Nurdin mengharapkan mahasiswa nantinya mampu mengindentifikasi masalah di kawasan, mampu mengidentifikasi, menggalang dan mensinergikan potensi, mampu merancang program pemberdayaan, mampu bekerja secara interdisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat dan mampu menggali kearifan local

Dijelaskan oleh ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Makassar, Dr. Ir. Musdalifah Mahmud, M.Si bahwa nantinya sebanyak 643 mahasiswa yang mengikuti kuliah umum akan dilepas untuk melaksanakan KKN di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Maros. Khusus di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 30 mahasiswa dari berbagai jurusan akan melaksanakan KKN di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Transmigrasi Mahalona yang merupakan kerjasama antara LPPM Universitas Islam Makassar dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Harapannya dapat memberikan pengabdian dan mengimplementasikan ilmunya di kawasan transmigrasi tersebut.