Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Kepada ASN Di Lingkungan DItjen PKTrans


  Kamis, 05 Maret 2020 Berita Ditjenpktrans

Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengadakan acara Sosialisasi  Layanan Bantuan Hukum Bagi ASN. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel SwisBell Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, (5/3/2020).

Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum tersebut diberikan guna meningkatkan informasi mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN di lingkungan Ditjen PKTrans. Acara tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, M.Nurdin.

“Di jaman yang sudah modern ini biaya honorarium, perjalanan dinas, dan lainnya agar pembayarannya dilakukan secara non-tunai untuk mengurangi risiko gratifikasi dan rekam jejaknya jelas kalau ingin lihat di riwayat transaksi. Pesan tiket juga dikurangi dari Travel, manfaatkan aplikasi Travel Agent berbasis internet, jadi jelas riwayat pesanan kita,” kata Nurdin dalam pidato pembukaannya.

Setiap orang, termasuk ASN memiliki potensi pelanggaran terhadap hukum (Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara, Administratif, Korupsi, Terorisme, Narkotika, dan lainnya). Kegiatan Perlindungan Hukum kepada ASN bukan berarti untuk mendapatkan bantuan sehingga bebas dari hukuman. Akan tetapi, memastikan bahwa hak-hak seseorang yang terlibat masalah telah terpenuhi, dan memastikan mekanisme hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sosialisasi dijelaskan tujuan Bantuan Hukum yaitu menjamin dan memenuhi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan, Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, Menjamin Kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Narasumber yang turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Dr. Bonivasius Prasetya Ichiarto, S.Di, M.Eng, Yuyud Yuchi, SH (Kepala Bagian Konsultasi Hukum dan Kepegawaian BKN), dan Salahudin, SH (Direktur Informasi Hak Asasi Manusia, Direktorat Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).