Pelaksanaan Zona Integritas Pada Direktorat Promosi dan Kemitraan, Ditjen PKTRans


  Selasa, 08 September 2020 Berita Ditjenpktrans

Direktorat promosi dan Kemitraan pada tahun 2020 kembali terpilih sebagai salah satu unit untuk menjadi bagian dari proses pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Untuk menuju instansi dengan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pada tahun 2020 Direktorat Promosi dan Kemitraan melakukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan terlebih pada enam area perubahan, antara lain manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah bentuk pembenahan yang dilakukan oleh direktorat Promosi dan Kemitraan atara lain pada Sektor Manajemen Perubahan, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah berkomitmen melakukan :

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

2. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Mingguan di Lingkungan Direktorat Promosi dan Kemitraan

3. Sosialisasi Melalui Video dan Banner untuk Mendukung Gaya Hidup Sehat di Llingkungan Kerja

4. Menetapkan Agen Perubahan dengan Rencana Tindak yang terukur dan termonitoring ;

 

Pada hal Area Penataan Tata Laksana, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah melakukan hal sebagai berikut:

1. Membuat SOP Makro dan Mikro Dit. Prokem

2. Melakukan Reviu SOP Pelayanan Kemitraan dan Kerjasama

3. Perubahan Prosedur Penerbitan IPT pada Tahun 2019 alur masih manual, dan pada Tahun 2020 ini penerbitan IPT dapat dilakukan secara online

4. Pengembangan Aplikasi e-ipt, Pada Tahun 2019 Tampilan Error saat Badan Usaha mengisi data perusahaan dan upload berkas permohonan dan tahun 2020 telah dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan aplikasi dapat diakses dengan lebih baik.

5. Berdasarkan Kepditjen No. 12 Tahun 2020 telah dilakukan Pembentukan Tim Pengelola Data, Informasi dan Teknologi Ditjen PK Trans

6. Pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar secara online dan virtual, dengan penggunaan barcode pada setiap surat yang ditandatangani oleh Direktur Promosi dan Kemitraan;

 

Dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah melakukan hal sebagai berikut:

- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Pegawai, yang didalamnya terdapat Laporan Kehadiran Pegawai dan adanya Surat Teguran

- Penetapan Kinerja Individu yang terdiri dari Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Seluruh Pegawai, Dokumen SKP seluruh pegawai

dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan

- Penggunaan Atribut lengkap pegawai di lingkungan Direktorat Promosi dan Kemitraan;

 

Pada Area Perubahan: Penguatan Akuntabilitas, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah berkomitmen:

1. PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS DENGAN MENGANTISIPASI PERUBAHAN SOTK KEMENTERIAN

2. PENGGUNAAN APLIKASI SMART DAN E-SAKIP

3. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4. LAPORAN CAPAIAN KINERJA

 

Dalam hal Area Perubahan: Penguatan Pengawasan, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah melakukan upaya:

1. Pengendalian Gratifikasi, yang dilakukan berdasarkan Kepdirjen No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim UPG di Lingkungan Ditjen PKTrans Tahun 2020;

Pemasangan Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi; dan Surat Edaran Pencegahan Gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang dilakukan berdasarkan Kepdirjen PKTrans Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Ditjen PKTrans Tahun 2020; Dokumen Peta Risiko, Evaluasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Ditjen PKTrans Tahun 2020

3. Pengaduan Masyarakat, dengan adanya PIC SIPEMANDU Ditjen PKTrans dan Matriks Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Dalam hal upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Direktorat Promosi dan Kemitraan telah menerapkan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan di ruang PUSAT INFORMASI BISNIS KAWASAN TRANSMIGRASI (PIBKT), dengan memanfaatkan ruang PIBKT sebagai pusat informasi Ditjen PK Trans dan ruang penerimaan mitra dan tamu dari Ditjen PK Trans

2. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, adanya pengisian Survei Eksternal terkait Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

yang diisi oleh mitra-mitra Ditjen PK Trans

3. Peningkatan Budaya Pelayanan Prima, dengan adanya Aplikasi e-IPT dengan terus menerus meningkatkan layanan publik dengan mengembangkan Prosedur Pengajuan IPT secara Manual menjadi Online, dan peningkatan jumlah mitra masyarakat, pemerintah, dan badan usaha.

4. Peningkatan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi