Empat Kementerian Bahas Penyelesaian Pertanahan Transmigrasi


  Rabu, 30 September 2020 Berita Ditjenpktrans

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan Rapat Virtual mengenai Monitoring dan Evaluasi Progres Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (29/9) ini diikuti lintas kementerian, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dasar pelaksanaan acara mengacu pada Peraturan Presiden No. 86  tahun 2018 mengenai Percepatan masalah konflik agraria dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan. Rapat Virtual ini dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Bulan September terdapat penambahan penerbitan SHM sebanyak 6.399 di enam lokasi berbeda, yaitu di Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. Tentu hal tersebut merupakan hasil kerjasama antar kementerian yang semakin serius mengatasi masalah performa agraria yang ada di Indonesia.

“Meskipun di tengah kondisi Pandemi Covid 19 ini kita dituntut untuk terus kerja, kerja, dan kerja menangani permasalahan pertanahan di Kawasan Transmigrasi. Dengan adanya tim lintas kementerian yang menangani masalah pertanahan ini diharapkan satu persatu permasalahan yang ada dapat berkurang serta selesai dengan tepat dan cepat,” kata Gus Menteri saat memberikan pembukaannya.

Gus Menteri menambahkan bahwa permasalahan konflik agraria saat ini belum ada yang efektif cara penyelesaiannya, maka itu koordinasi antar sektor seperti sekarang merupakan usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terhambatnya penerbitan SHM di Kawasan Transmigrasi karena lambannya penerbitan SK HPL (Hak Pengelolaan Lahan).

“Lambatnya penerbitan legalisasi tanah transmigrasi menghambat kesejahteraan dan perekonomian para transmigran. Dengan adanya kerjasama lintas kementerian diharapkan para pimpinan dapat memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan agraria tersebut,” ungkap Gus Menteri.

Selain diikuti pemerintah pusat, rapat virtual mengenai Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Pertanahan Transmigrasi juga diikuti oleh Pemerintah Daerah serta Kantor Perwakilan Pertanahan yang berkaitan dengan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi.