Data Tidak Update Hambat Penyelesaian Pertanahan Transmigrasi


  Rabu, 30 September 2020 Berita Ditjenpktrans

Kementerian, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan Rapat Virtual mengenai Monitoring dan Evaluasi Progres Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi Pada Selasa, (29/9). Setelah dibuka langsung Gus Menteri Abdul Halim Iskandar, Rapat dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra.

Selain lambannya penerbitan SHM di Kawasan Transmigrasi, ada beberapa permasalahan lainnya dalam Kasus Pertanahan Transmigrasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN dalam sambutannya dalam Rapat Virtual Tim Kerja Penyelesaian Pertanahan Transmigrasi.

“Ada beberapa permasalahan yang kita perhatikan diantaranya data yang berbeda antara Kementerian mengenai permasalahan pertanahan di Kawasan Transmigrasi. Hal tersebut tentu membuat permasalahan data yang tidak update, sehingga tumpang tindih. Ini perlu disamakan datanya agar semua jelas dan bisa mempercepat tim di lapangan dalam melaksanakan tugasnya,” kata Surya Tjandra dalam paparannya.

Kemudian ia menambahkan mengenai Prosedural dan Regulasi, yaitu kasus para transmigran di lokasi tersebut sudah tidak tinggal di kawasannya. Hal ini membuat tim di lapangan kesulitan untuk menafsirkan data antara warga dan tanah yang dimilikinya.

“Berikut kami paparkan beberapa permasalahan yang berhasil ditemukan di Kawasan Transmigrasi. Dengan adanya permasalahan tersebut kita saling kerjasama untuk menyelesaikannya dan didiskusikan secara bersama secara tepat dan tepat,” imbuh Surya.

Rapat Virtual mengenai Monitoring dan Evaluasi Progres Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi diikuti lintas kementerian, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain pemerintah pusat, dihadiri pula pemerintah daerah yang berkaitan dengan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi.